Hukum Mewakilkan Perwalian Nikah Kepada KUA

HUKUM MEWAKILKAN PERWALIAN NIKAH KEPADA KUA

Oleh: Ibnu El-Qomaru

I.                        Pendahuluan

Tuntunan ibadah dalam agama Islam jelas dan aturannya pun tidak akan menyulitkan bagi setiap hamba. Nikah adalah salah satu ibadah yang juga penting seperti ibadah lainnya. Sehingga melaksanakannya pun harus dengan memperhatikan dengan jelas aturan-aturan yang ada dalam perkara tersebut.

Salah satu rukun nikah adalah adanya wali bagi mempelai perempuan. Namun tidak semua pihak dapat menghadirkan walinya saat melaksanakan akad nikah ini. Karena memang walinya sudah meninggal, atau hidupnya berjauhan sehingga udzur menjadi wali. Dan pada akhirnya, karena didesak oleh pihak pengurus KUA, wali pun mewakilkan perwaliannya pada pihak tersebut. Padahal, masih ada wakil wali yang masih bisa menggantikannya. Pada permasalah ini, ada juga seorang ayah perempuan yang menyerahkan perwalian nikah anaknya pada KUA, padahal ayah tersebut mampu menjadi wali nikah. Tidak ada sebab sakit atau udzur lainnya.

Dari sekian kasus perwalian nikah, ada keraguan di dalam pelaksanaan akad nikah tersebut. Apakah sah nikahnya seorang perempuan yang perwaliannya oleh KUA? Oleh karena itu, penulis akan memaparkan pembahasan ini, dan bagaimana juga undang-undang perwalian nikah di Indonesia menjelaskan hal ini.

II.                     Pembahasan

A.           Pengertian

1.    Wali

Al-Wali secara Bahasa adalah orang mengurusi suatu perkara seseorang.[1] Sedangkan waliyul mar’ah adalah seseorang yang menjadi wali pada akad nikahnya, karena tanpa adanya wali maka tidak akan menyebabkan adanya akad nikah.[2]

Wali dalam nikah adalah yang padanya terletak sahnya akad nikah, maka tidak sah nikahnya  tanpa adanya wali, yaitu ayah atau ahli waris, kerabat dari ayah, yang memerdekakan, dan sultan pemerintahan.[3]

2.    Wakil

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wakil adalah orang yang dikuasakan menggantikan orang lain. Sedangkan wakil nikah adalah orang yang menggantikan laki-laki dalam melaksanakan upacara pernikahan.[4]

Sedangkan dalam kamus Munawwir, wakil adalah menjadikan wakil, menunjuk sebagai wakil.[5]

Wakaalah juga artinya penyerahan. Misalnya, wakkala amrahu ilaa fulaan (dia menyerahkan urusannya kepada si fulan). Dalam definisi syara’, wakaalah menurut para ulama madzhab Hanafi adalah tindakan seseorang menempatkan orang lain ditempatnya untuk melakukan tindakan hukum yang tidak mengikat dan diketahui. Para ulama madzhab Syafi’i mengatakan bahwa wakaalah adalah penyerahan kewenangan terhadap sesuatu yang boleh dilakukan sendiri dan bisa diwakilkan kepada orang lain, untuk dilakukan oleh wakil tersebut selama pemilik kewenangan asli masih hidup.[6]

3.    Nikah

Nikah menurut etimologi, secara sebenarnya adalah hubungan badan, secara majaz disebut untuk akad. Semua kata nikah yang disebut dalam al-Qur’an, artinya adalah akad, selain firman Allah ta’ala,

فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

“Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.”  (QS. Al-Baqarah: 230). Karena yang dimaksud dalam ayat ini adalah hubungan badan.[7]

4.    Perwalian

Mewalikan adalah kata kerja dari kata wali yang berarti menjadi wali. Sedangkan perwalian adalah orang segala sesuatu yang berkaitan dengan wali.[8]

Makna perwalian menurut bahasa adalah, rasa cinta dan pertolongan, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT.,

وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ

“Barangsiapa yang mengambil Allah, Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah itulah yang pasti menang.” (QS. Al-Maidah: 56). Bisa juga bermakna kekuasaan dan kemampuan. Dikatakan “al-Waali” yang berarti pemilik kekuasaan.

Dalam istilah, fuqaha memiliki makna kemampuan untuk langsung bertindak dengan tanpa bergantung kepada izin seseorang. Orang yang melaksanakan akad ini dinamakan wali.

Pembagian perwalian

Madzhab Hanafi membagi perwalian menjadi 3 bagian; perwalian terhadap diri, perwalian terhadap harta, dan perwalian terhadap jiwa dan harta. Sedangkan yang menjadi inti pembahasan dalam perkawinan adalah perwalian terhadap diri.

Jenis perwalian terhadap diri menjadi 2 bagian:

a.    Perwalian ijbar, yaitu mengucapkan perkataan yang harus dilaksanakan oleh orang lain. Dengan makna umum ini, perwalian ditetapkan dengan empat sebab kekerabatan, kepemilikan, perwalian dan imam.

b.    Perwalian akibat hubungan kekerabatan, ditetapkan bagi pemilik perwalian ini akibat adanya hubungan kekerabatan dengan orang yang ia walikan, baik akibat hubungan kekerabtan yang dekat, seperti bapak, kakek, dan anak, atau akibat hubungan kekerabatan yang jauh, seperti anak laki-laki paman dari pihak ibu dan anak laki-laki paman dari pihak bapak.[9]

5.    Perwakilan wali nikah

Mewakilkan adalah menunjuk orawng sebagai wakil. Sedangkan perwakilan adalah segala sesuatu tentang wakil.[10] Maka perwakilan adalah salah satu jenis perwalian, akibat berlakunya tindakan wakil terhadap orang dia wakili sebagaimana berlakunya tindakan wali terhadap orang yang dia walikan.[11]

6.    KUA (Kantor Urusan Agama)

Dalam wikipedia, kantor urusan agama disingkat KUA adalah kantor yang melaksanakan sebagian tugas kantor Kementrian Agama Indonesia di kabupaten dan kotamadya dibidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.[12]

B.            Dalil tentang Perwalian dan Perwakilan Nikah

Jumhur ulama seperti madzhab Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah dan dilengkapi madzhab Dzohiriyah sepakat untuk menjadikan posisi wali sebagai salah satu rukun dari rukun-rukun sebuah akad nikah. Dan bahwa tanpa adanya wali, maka sebuah akad pernikahan menjadi tidak sah hukumnya. Keharusan adanya wali menurut jumhur ulama didasarkan pada banyak dalil, baik dari al-Qur’an maupun Sunnah, antara lain firman Allah ta’ala:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ

“Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman…” (QS. Al-Baqarah: 221)

Al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya, “Dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali. Muhammad bin Ali bin Al-Husain berkata, “Pernikahan yang mengharuskan adanya wali itu terdapat dalam al-Qur’an. Kemudian ia membacakan ayatnya.”[13] Sesungguhnya akad nikah ada ditangan wali bukan ditangan wanita. Ayat ini mengisyaratkan bahwa dalam sebuah pernikahan itu ada wali yang kedudukannya menikahkan seorang wanita dan bukan wanita itu yang menikahkan dirinya sendiri.[14]

Jumhur ulama juga bersandar dengan hadits yang diriwayatkan Az-Zuhri dari ‘Aisyah ra.,:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إذْنِ وَلَيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا فَإِنْ اشْتَجَرُوْا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

“Dari ‘Aisyah ra., bahwasannya Rasulullah SAW., bersabda: Setiap perempuan yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya” itu batal, pernikahannya itu batal, pernikahannya itu batal. Namun, jika perempuan tersebut telah digauli, mka baginya maharnya sebagai ganti ia telah menghalalkan kemaluannya. Dan jika mereka (para wali)  berselisih, maka penguasa / pemerintah adalah wali bagi orang yang tidak memiliki wali.” (HR. Tirmidzi)[15]

Hadits ini menunjukkan, bahwasannya Nabi SAW., menghukumi nikahnya wanita dengan sendirinya tanpa ada izin dari walinya dengan dua kerusakan. Nabi mengulanginya tiga kali sebagai penguat akan rusaknya pernikahan tersebut.[16]

Nabi SAW., bersabda:

لاَ نِكَاحَ إِلاَّ بِوَلِىٍّ

“Dari Abu Musa al-Asy’ary ra., sesungguhnya NAbi SAW bersabda: Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali.” (HR. Ashabu Sunnah).[17] Hadits ini jelas, bahwasannya dalam nikah tidak sah tanpa adanya wali.[18]

لاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ ، وَلاَ تُزَوِّجُ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا

“Dari Abi Hurairah ra., berkata, bahwasannya Rasululah SAW., bersabda: Perempuan tidak bisa menikahkan perempuan lainnya, begitu juga perempuan tidak bisa menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ibnu Majah)[19]

Nabi SAW., melarang seorang wanita untuk menikahkan dirinya sendiri. Ini menunjukkan rusaknya pernikahan tersebut, karena pelarangan ini secara dzat perbuatannya menunjukkan pada kerusakan.[20]

Perwakilan secara umum disyari’atkan dalam muamalah, sebagaimana nikah. Dan telah disyariatkannya mewakilkan dalam pernikahan dengan perbuatan Rasulullah SAW., telah diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mewakilkan pernikahannya dengan Maimunah kepada Abu Rafi’, dan mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada ‘Amru bin Umayah.[21]

Kaidah yang disebutkan para ulama adalah, semua akad yang dapat dilakukan seseorang oleh dirinya, dapat dia wakilkan kepada orang lain,[22] seperti jual beli atau pernikahan.

C.            Syarat wali nikah

Para fuqaha besepakat bahwa wali adalah syarat dalam sahnya pernikahan wanita. Para wali disyaratkan beberapa syarat yang disepakati para fuqaha, yaitu:

1.    Kemampuan yang sempurna: baligh, berakal, dan merdeka. Tidak ada hak wali bagi anak kecil, orang gila, orang idiot (yang memiliki kelemahan akal), mabuk juga orang yang memiliki pendapat yang terganggu akibat kerentaan atau gangguan pada akal. Sedangkan budak, karena dia sibuk untuk melayani tuannya, maka dia tidak memiliki waktu untuk memperhatikan persoalan orang lain.

2.    Adanya kesamaan agama antara orang yang mewakilkan dan diwalikan. Oleh karena itu, tidak ada perwalian bagi orang non-muslim terhadap orang muslim, juga bagi orang muslim terhadap orang non-muslim.[23]

Pasal 51 UU no.1 tahun 1974 tentang perkawinan ayat (2) mensyaratkan agar seorang wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur an berkelakuan baik.[24]

Disamping itu Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga memberikan ketentuan pada pasal 107 ayat (4) agar wali itu harus orang yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum, dan diutamakan agar wali itu sedapat-dapatnya diambilkan dari keluarga anak tersebut dan apabila terpaksa dapat dilakukan oleh orang lain.[25]

Dalam persyaratan bagi seorang wakil wali nikah sebagaimana syarat bagi wali nikah, yaitu laki-laki, baligh, merdeka, islam, tidak sedang dalam ihram haji atau umrah dan tidak lemah akal.[26]

D.           Urutan Wali Nikah

Orang yang berhak menikahkan wanita yang merdeka adalah ayahnya. Karena budak wanita tidak ada perwalian kepada ayahnya, melainkan kepada tuannya. Tidak ada perselisihan dalam hal ini sebagaimana kita mengetahuinya. Maka tidak ada perwalian selainnya, serta tidak berhak bagi orang lain untuk menikahkan wanita merdeka selain ayahnya.

Orang yang mempunyai hak perwalian dan urutan wali, yaitu:

1.    Madzhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian adalah perwalian ijbar saja. Dalam urutan berikut ini:

a.    Anak dan anaknya anak

b.    Bapak dan kakek yang asli

c.    Saudara laki-laki sekandung

d.   Paman sekandung

e.    Orang yang memerdekakan, keudian kerabat ‘ashabahnya secara nasab

f.     Kemudian penguasa atau wakilnya yang merupakan qadhi; karena dia adalah perwakilan kelompok umat Islam

2.    Madzhab Maliki berpendapat, ada wali ijbar, dan bukan wali ijbar. Perwalian ijbar dimiliki oleh salah satu dari tiga orang yang berdasarkan urutan ini:

a.    Tuan yang merupakan pemilik meskipun seorang perempuan.

b.    Bapak. Baik orang yang dewasa mauun orang yang bodoh yang memiliki pendapat

c.    Orang yang diberikan wasiat oleh bapak.

3.    Perwalian menurut madzhab Syafi’i dan Hanbali terbagi menjadi dua; wali mujbir dan bukan mujbir. Wali mujbir adalah salah satu dari ketiga orang ini; bapak, kakek dan nasab keatasnya. Sedangkan wali yang bukan mujbir yaitu bapak, kakek, dan orang lainnya yang tidak memiliki hubungan kerabat ‘ashabah.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan sesungguhnya anak lebih didahulukan daripada bapak menurut madzhab Hanafi dan Maliki. Bapak lebih didahulukan daripada anaka menurut madzhab Hanbali. Menurut pendapat madzhab Syafi’i, anak tidak memiliki hak perwalian.[27] Dan perwakilan kepada orang lain termasuk pada urutan terakhir. Baik orang lain tersebut wali hakim maupun petugas KUA sekalipun.

E.            Hukum Perwalian Nikah pada KUA

Pada dasarnya, setiap orang yang memiliki sesuatu ia berhak untuk merubah dan mewakilkannya pada orang lain, selama perkara tersebut merupakan perkara yang sah apabila diwakilkan. Dan tidak diragukan lagi, akad nikah merupakan suatu perkara yang sah jika diwakilkan dalam pelaksanannnya, maka sah setiap wali untuk mewakilkan akad nikah anaknya kepada orang lain.[28] Berikut pendapat imam madzhab tentang hukum perwakilan wali nikah:

1.    Pendapat Hanafiyah adalah boleh seorang wanita dewasa, baik perawan maupun janda untuk mewakilkan pernikahan pada orang lain untuk melangsungkan akad nikahnya. Begitupun dengan seorang laki-laki yang memiliki kemampuan untuk menikah. Dengan syarat dalam perwakilannya adalah seorang yang ahli dalam hal nikah baik laki-laki maupun perempuan. Tidak sah wakilnya seorang anak kecil yang tidak berakal, dan juga seorang yang gila. Dan tidak perlu melaksanaan pengakuan dari wakil. Karena menurut mereka seorang perempuan memiliki hak untuk mengawinkan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam akad pernikahan.

2.    Pendapat Malikiyah, boleh seorang wali mewakilkan nikah pada orang lain. Dengan syarat yang telah dibahas diatas.

3.    Pendapat Syafi’iyah, diperbolehkan bagi seorang wali mewakilkan perwaliannya pada orang lain, baik wali mujbir maupun ghairu mujbir. Wali boleh mewakilkan perwalian nikah pada orang lain untuk menikahkan wanita tanpa seizin wanita yang akan dinikahkannya. Syarat wakil nikah sama seperti pembahasan wakalah. Jika seorang wakil nikah adalah seorang yang fasiq maka tidak sah, karena fasik merampas perwakilan dari aslinya maka tidak ada hak kepemilikan dalam perwakilan tersebut.[29] Jika wali mujbir mewakilkan perwaliannya pada seseorang, maka tidak perlu izin pada wanitanya.[30]

4.    Pendapat Hanabilah, sah seorang wali mujbir atau selainnya untuk mewakilkan pernikahan kepada kerabat dekat tanpa izin wanitanya. Karena wali berhak atas pelaksanaan akad nikah, maka mewakilkan pada orang lain pun adalah haknya wali. Dan syarat seorang wakil izin pada wanita yang akan dinikahkannya setelah si wakil mendapat perwakilan dari wali wanit, bukan sebelum mendapat perwakilan. Jika sebelumnya, maka tidak sah perwakilan tersebut. Syarat seorang wali nikah sebagaimana syaratnya wali; laki-laki, dewasa dan selain keduanya sebagaimana yang telah disebutkan. Tidak sah yang melaksanakan perwakilan dalam nikahnya wanita selain dari keluarganya.

Dari perincian diatas, perwakilan dapat dilakukan dengan ungkapan maupun tulisan. Para fuqaha sepakat bahwa tidak disyaratkan adanya saksi pada saat perwakilan dilakukan.

Jumhur fuqaha, selain madzhab Hanafi berpendapat bahwa seorang perempuan tidak boleh mewakilkan orang selain walinya untuk mengawininya. Karena dia tidak memiliki pelaksanaan akad untuk dirinya sendiri, maka dia tidak memiliki hak untuk mewakilkan orang lain dalam perkara ini. Akan tetapi, wali mujbir si perempuan boleh mewakilkan orang lain untuk menikahkannya tanpa seizin perempuannya. Sebagaimana seorang wali boleh menikahkan perempuan tanpa seizinnya.[31]

Penting untuk diketahui bahwa seorang wali berhak mewakilkan hak perwaliannya itu kepada orang lain, meski tidak termasuk dalam daftar para wali. Hal itu biasa sering dilakukan di tengah masyarakat dengan meminta kepada tokoh ulama setempat untuk menjadi wakil dari wali yang sah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bab Perwalian pasal 51 ayat (1), disebutkan: “Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi.”[32]

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketentuan tentang kebolehan perwakilan perwalian dalam pernikahan sebagaimana tercantum pada pasal 28 yaitu: “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain.”[33]

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan diperbolehkannya mewakilkan perwalian nikah pada KUA. Karena jumhur fuqaha membolehkan mewakilkan perwalian pada orang lain selain kerabatnya sebagaimana yang dijelaskan diatas. Dan secara perundang-undangan juga memperbolehkan perwakilan dalam nikah.

Dalam praktek akad nikah seringkali terjadi pernikahan melalui wakil terutama pada pihak wali dari calon istri. Dalam pernikahan yang diwakilkan pada orang lain, wali pun ada yang ikut serta menyaksikan akad pernikahan anaknya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat.

Dalam kitab al-Mughni disebutkan, diperbolehkannya perwakilan wali nikah, baik walinya hadir maupun tidak ada wali, baik wali mujbir maupun ghoiru mujbir. Karena telah diriwayatkan bahwasannya Nabi SAW., telah diriwayatkan bahwa Rasulullah pernah mewakilkan pernikahannya dengan Maimunah kepada Abu Rafi’, dan mewakilkan pernikahannya dengan Ummu Habibah kepada ‘Amru bin Umayah.

Dalam riwayat tersebut, Ibnu Qudamah berkata, “Dibolehkan mewakilkan dalam akad nikah dalam hal ijab dan qabul, karena Nabi SAW., mewakilkan Amru bin Umayyah dan Abu Rafi’ untuk melakukan qabul (menerima pernikahan) baginya. Sesungguhnya Rasulullah menikahi Ummu Habibah saat dia berada di negeri Habasyah.[34]

III.             Penutup

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya perwalian dalam pernikahan seorang perempuan begitu tertata rapi aturannya. Karena seorang perempuan berbeda laki-laki dalam hal ini. Jumhur ulama selain Hanafiyah bersepakat nikahnya seorang wanita yang diwalikan oleh orang lain tetap sah sebagaimana nikahnya yang diwalikan oleh ayahnya sendiri. Dengan catatan memang ayahnya yang mewakilkan pernikahan tersebut kepada orang lain. Lain halnya dengan pendapat Hanafiyah yang membolehkan seorang gadis atau janda untuk mewakilkan pernikahannya sendiri kepada orang lain tanpa perantara ayahnya ataupun wali.

Sahnya perwakilan kepada orang lain disini dapat diwakilkan kepada siapa saja walaupun kerabatnya masih ada. Sebagaimana mayoritas penduduk Indonesia yang sudah biasa mewakilkan hak perwalian nikah purtinya kepada KUA. Ini dihukumi boleh. Karena KUA juga bukanlah termasuk dalam wali nikah. Ia termasuk orang lain bagi seorang perempuan. Dan di Indonesia sendiri, mewakilkan perwalian dalam nikahnya seorang perempuan telah disepakati diperbolehkan. Dan sudah tersusun dalam undang-undang juga kompilasi hukum Islam. Jadi, seorang ayah yang mewakilkan perwalian nikah anak perempuannya diperbolehkan baik menurut ulama fiqih maupun kesepakatan dalam undang-undang di Indonesia. Baik mewakilkan secara wasiat atau secara langsung ketika akad nikah akan dilangsungkan. Wallahu’alam bish-showab.

DAFTAR PUSTAKA

              , Kompilasi.pdf

              , UUperkawinan.pdf

Al-Baghawy, At-Tahdzib fii Fiqh al-Imam as-Syafi’i, Jilid. 5, Cet. Ke- 1, Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1997 M

Al-Jazairy, Abdurrahman, Kitabul Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid. 4, Cet. Ke-4, Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011 M

Al-Qozwaini, Muhammad bin Yazid,  Sunan Ibnu Majah, Maktabah Abi al-Mu’athi

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid.3, Cet. Ke-3, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010 M

Asy-Syaibani, Abu ‘Abdillah, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Qohiroh: Muassasah Qurtubah

Asy-Syairazy, Ali bin Yusuf, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid.19, Cet. Ke-2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011 M

At-Tirmidzi, Abu ‘Isa,  Al-Jaami’ ash-Shohih Sunan at-Tirmidzi, Beirut: Dar Ihya at-Turats al-‘Arabi

Az-Zuhaili, Prof. Dr. Wahbah, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2010 M

                           , Mausu’ah al-Fiqh al-Islamiyah wal Qodloya al-Mu’shiroh, Jilid.8, Cet. Ke-3, Damaskus: Darul Fikr, 2010 M

Bassam, Abdullah Alu, Fikih Hadits Bukhari-Muslim, Penerj. Umar Mujtahid, Cet. Ke-1, Jakarta: Ummul Qura, 2013M

https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, diakses pada 15-11-2015, 23.14 WIB

Munawwir, Ahmad Warson, Kamus Al-Munawwir, Cet. Ke-4, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 M

Qudamah, Ibnu, Al-Mughni, Jilid.5. Cet. Ke-1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2008 M

Sulaiman, Abu Daud, Sunan Abi Daud, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Arabi

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, Cet. Ke-2 Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M

Unais, DR. Ibrahim, Mu’jam al-Wasith

Zaidan, DR. Abdul Karim, Al-Mufasshol fii Ahkamil Mar’ah wa Baitil Muslim, Jlid.6, Cet. Ke-3, Beirut: Muassah Risalah, 2000 M

---

[1] Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir, Cet. Ke-4 (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997 M), hlm. 1582, DR. Ibrahim Unais, Mu’jam al-Wasith, hlm. 1101

[2] DR. Ibrahim Unais, Mu’jam al-Wasith, hlm. 1101

[3] Abdurrahman al-Jazairy, Kitabul Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah, Jilid.4, Cet. Ke-4 (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2011 M) hlm. 29

[4] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed.3, Cet. Ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002 M), hlm. 1266

[5] Ahmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir…, hlm. 1579

[6] Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid.5, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2011 M), hlm. 590

[7] Abdullah Alu Bassam, Fikih Hadits Bukhari-Muslim, Penerj. Umar Mujtahid, Cet. Ke-1 (Jakarta; Ummul Qura, 2013M) hlm. 867

[8] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, hlm. 1267

[9] Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid.9…, hlm. 178

[10] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia…, hlm. 1267

[11] Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid.9…, hlm. 206

[12] https://id.wikipedia.org/wiki/Kantor_Urusan_Agama, diakses pada 15-11-2015, 23.14 WIB

[13] Muhammad bin Ahmad al-Qurthubi, Tafsir Al-Qurthubi, Jilid.3, Cet. Ke-3, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2010 M) hlm. 49

[14] Ali bin Yusuf asy-Syairazy, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab, Jilid.19, Cet. Ke-2, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2011 M) hlm. 125

[15] Lihat dalam Sunan-nya: 3/1102

[16] Ali bin Yusuf asy-Syairazy, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab…, hlm. 126

[17] HR. A bu Daud dalam Sunan-nya bab. Wali: 2/2087, At-Tirmidzi: 3/1101, Ahmad: 4/19761, dan dishahihkan oleh Al-Albani

[18] Ali bin Yusuf asy-Syairazy, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab…, hlm. 126

[19] Hadits Shahih. Lihat sunan Ibnu Majah dalam kitab Nikah: 3/1882 

[20] Ali bin Yusuf asy-Syairazy, Al-Majmu’ Syarh al-Muhadzab…, hlm. 126

[21] DR. Abdul Karim Zaidan, Al-Mufasshol fii Ahkamil Mar’ah wa Baitil Muslim, Jlid.6, Cet. Ke-3, (Beirut: Muassah Risalah, 2000 M), hlm. 483

[22] Ibid, hlm. 489

[23] Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid.9…, hlm. 185

[24] UUperkawinan.pdf, hlm. 8

[25] Kompilasi.pdf, hlm. 15

[26] Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Mausu’ah al-Fiqh al-Islamiyah wal Qodloya al-Mu’shiroh, Jilid.8, Cet. Ke-3, (Damaskus: Darul Fikr, 2010 M), hlm. 219

[27] Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid.9…, hlm. 195

[28] , hlm.42

[29] Abdurrahman al-Jazairy, Kitabul Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah…, hlm. 44

[30] Al-Baghawy, At-Tahdzib fii Fiqh al-Imam as-Syafi’i, Jilid. 5, Cet. Ke- 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1997 M), hlm. 285

[31] Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adilatuhu, Penerj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Jilid.9…, hlm. 206, Prof. DR. Wahbah az-Zuhaili, Mausu’ah al-Fiqh al-Islamiyah wal Qodloya al-Mu’shiroh…, hlm. 219

[32] Undang-undang.pdf, hlm. 8

[33] Kompilasi.pdf, hlm. 15

[34] Ibnu Qudamah, Al-Mughni…, hlm. 71

Belajar dari sosok Ibu Tri

Belajar dari sosok Ibu Tri

Hidup dalam lingkup jamaah tentulah dengan aturan yang syar’I dan tetap pada jalan yang benar. Apalagi jamaahnya jamaah kaum muslimin. Bersatu tetap teguh, bagai sapu lidi yang tak dapat dipisahkan.

Inilah kehidupanku. Hidup dalam sebuah asrama yang tentu dan pasti ada sebuah halaqoh yang senantiasa mengikat kehidupan orang asrama. Dan disana hidup seorang pimpinannya, biasa disebut murobiyah bagi sebagian kalangan. Ada juga yang mengatakan sang pencerah bagi kehidupannya. Ibu Tri namanya.

Belajar dari sosok kelembutannya, aku merasa malu menjadi seorang wanita yang belum bisa lembut. Belajar dari keilmuannya, memang beliau bukanlah ber-background alumni pesantren. Namun, kesungguhan beliau dalam menuntut ilmu agama di usia yang sudah cukup lanjut tak mengalahkannya. Hingga di usia berkepala 2, beliau dapat menyelesaikan hapalan mushaf al-Qur’an dengan begitu cepat. Itulah barakah ilmu bagi beliau yang Allah anugrahkan padanya.

Yang paling aku takutkan ketika melihat wajahnya di kampus atau asrama bukanlah wajah seramnya seperti garangnya ibu jahat. Namun, wajahnya yang teguh mampu membuatu takut sama Allah, karena aku merasa telah berbuat dosa pada Allah. Bukan takut pada ibu Trinya, tapi melalui wajah beliau sebagai wasilah aku menjadi bulu kuduk-ku merinding.

Pernah suatu pagi, jadwal setoran hapalan al-Qur’an sama bu Tri. Dari sejak malam aku sudah tegang, hingga ketika aku berangkat dari asrama ke rumah beliau pun rasa tegang itu tak hilang. Antrian dengan mahasiswa lain pun terus berlanjut, hingga giliranku yang terakhir. Dan waktu sudah terlihat matahari memunculkan sinarnya. Kisaran jam 6 kurang lebih. Aku pun maju sesuai dengan kemampuan hapalanku yang pas-pasan dan biasa. Di akhir biasanya ada petuah, agar senantiasa diperbaiki kembali tahsin, tajwid dan makhorijul hurufnya. Dan kali ini beda. Beliau berkata, “Ko tegang begitu sich?”. “Iya, bu. Baru saja saya perjalanan dari asrama ke sini, tegang sudah membuatku basah kuyup di pagi hari” jawabku.

Masyaallah, tabarakallahu ta’ala. Padahal rumah beliau itu hanya kisaran 50 meter dari asrama. Keluar dari gerbang dan menyebarang jalan. Kemudian masuk area masjid, pilih jalan paling ujung masjid. Itulah rumah beliau. Seperti rumahnya Rasulullah. Disamping masjid. Kiasan sedikitlah.

Ketika kita menjadi muslim yang dapat menjadikan seseorang mengingat Allah, maka tiada tara pahala bagi hambanya. Dengan perilaku yang agak aneh ini. Semoga dapat menjadikan kemudahan bagi beliau kelak. Terutama ketika beliau akan melahirkan. Bulan depan beliau akan cuti dari kampus juga asramaku. Karena udzur akan melahirakan. Kisaran 3 bulanan beliau akan meninggalkan ruang kuliahku. Dan sudah tiga 4 kali beliau melahirkan titipan Allah dalam rahimnya dengan ragam ujian. Mulai caesar, keguguran dan sungsang. Namun, beliau tak ada terlihat dalam wajahnya yang menyerah. Selalu tampak ceria dan jernih. Kuat dan tabah. Sabar dan syukur. Tabarakallahu ta’ala.

Dan dalam artikel santai ini, aku akan tulisan harapan impian doa dan cita-citaku. Agar Allah meliputinya dalam kemudahan disaat melahirkan anak yang ke-5 ini. Tambahan doanya laki-laki. Dan yang paling utama adalah lahir normal sebagaimana wanita biasa, selamat, sehat dan barakah. Aamiin…

Salam rindu.

SFA asal Kuningan, Jawa Barat

Di Saat Teman PPL, aku sedang memikirkan "Discussion Arabic"

Mahasiswa. Itulah gelar anak milinium yang lahir di tahun 90-an. Memang tak semua orang dapat gelar tersebut. Namun, bagi sebagian yang mendapat kesempatan duduk di gelar ini juga cukup begitu berat. Ketika seorang teman mengeluhkan kelelahannya nge-lembur saat sip-3 di sebuah perusahaan motor, anak mahasiswa pun tak kalah besar keluhannya saat mereka di PHP-in sama dosennya gara-gara makalah sudah siap presentasi tapi dosen pergi ke luar kota. Bahkan ada yang lebih dari itu.

Mahasiswa yang sekarang di akhir semester 5, ada yang lagi sibuk-sibuknya dengan PPL-lah atau kesibukan lainnya. Tergantung dengan keteraturan di dalam undang-undang universitas yang di unggulinya. Namun, saya katakan ha-anaa-dza, inilah aku. Yang tertinggal satu tahun dari teman-teman. Aku baru duduk di bangku kuliah akhir semester 3. Dengan kesibukan yang selalu bergelut dalam bahasa-nya para syeikh. dan yang paling aku renungkan saat ini, DISCUSSION ARABIC. Very amazing for me. Ini hal yang tak dibiasakan dalam hidup. Dan wajib hukumnya untuk dapat melanjutkan di jenjang semester selanjutnya dengan satu schedul ini.

Don't minder!! Ini salah satu kunci penguat dari teman-teman. "Emang inilah rasanya jadi anak kuliah pat" celetuk seorang teman yang terpaksa masuk Fakultas Tadris Matek di IAIN Cirebon. Petuah beliau, "Jalani saja semua ini pat, makalah dan presentasi sudah menjadi makanan sehari-hari untuk kita sebagai mahasiswa".

Huuh! Tak mudah untuk menjadi orang seperti ulama, yang sukses dan mengungguli ilmu agama maupun dunia. Mereka tak pernah lelah tuh. Tapi anak milinium kaya kita ini, sedikit-sedikit minta undur dari presentasi. Hadeuh...

Buat teman-teman, di UPI, UI, UNPAS, UNPAD, IPB, IAIN Cirebon, UNISA, UIN Bandung, UIN Yogyakarta, UNIKOM Cirebon, UNSWAGATI, UNSOED, dll., jangan lupa berdoa tetap istiqomah menjadi mahasiswa yang baik. THX's.

Salam rindu dari saya, SFA asal Kuningan di Univ. Of Bengawan Solo

HUKUM MEMAKAN KODOK

HUKUM MEMAKAN KODOK

Oleh: Ibnu El-Qomaru 

Allah telah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini baik benda hidup atau mati hukumnya halal atau mubah, kecuali yang sudah dinashkan dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah itu haram maka hukumnya haram. Dengan petunjuk yang jelas dari nash itulah, kita dapat mengetahui mana yang halal dan yang haram.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا      

“Dialah Allah Yang menciptakan segala yang ada di bumi untuk kamu semua.”  (QS. Al-Baqarah: 29)

Dalam Islam, makan termasuk salah satu ibadah bagi hambanya. Apaladi diniatkan yang baik hingga yang melaksanakannya dapat meraih pahala. Dalam kehidupan yang kian hari semakin modern, hingga makanan pun aneh-aneh bermunculan. Seperti halnya sekarang ini, sudah lama beredar makanan dari hewan yang hidup di dunia air. Katak salah satunya. Makanan dari katak yang biasa disebut dengan swike. Makanan ini biasanya dikaitkan dengan kota Purwodadi, Jawa tengah. Bahan utama hidangan ini adalah kaki kodok dengan bumbu yang diproses oleh penjualnya. Lalu timbul pertanyaan mengenai hukum katak. Apakah halal atau haram?

Dari segi dalil, ada sebuah hadits yang menyebutkan tentang memakan hewan kodok:

أَنَّ طَبِيبًا سَأَلَ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ ضِفْدَعٍ يَجْعَلُهَا فِى دَوَاءٍ فَنَهَاهُ النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم- عَنْ قَتْلِهَا

“Dari Abdurrahman bin Utsman Al-Quraisy bahwasannya seorang tabib (dokter) bertanya kepada Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam tentang kodok yang dipergunakan dalam campuran obat, maka Rasululah melarang membunuhnya.” (HR. Ahmad dan dishahihkan Hakim, juga Abu Daud dan Nasa’i)

Al-Kottobi wahimahullah mengatakan, “Dalil ini menujukkan bahwa katak itu diharamkan untuk dimakan. Katak termasuk hewan yang tidak masuk dalam hewan air yang dihalalkan”

Dari hadits ini, para ulama umumnya mengatakan bahwa memakan daging kodok itu halal. Sebab Rasulullah melarang untuk membunuhnya. Sementara dikalangan ulama berkembang sebuah kaidah bahwa hewan-hewan yang diperintahkan untuk mebunuhnya, hukumnya haram dimakan. Meskipun tidak disebutkan bahwa hewan itu najis atau haram dimakan.

Demikian juga dengan hewan yang dilarang untuk membunuhnya, hukumnya pun haram dimakan, meski tidak ada keterangan bahwa dagingnya najis atau haram dimakan. Seandainya boleh dimakan, maka tidak akan dilarang untuk membunuhnya.

Mereka yang mengharamkan kodok juga mendasarkan larangan ini dengan dalil bahwa kodok itu termasuk hewan yang menjijikan secara umum. Walhasl, kecenderungan jumhur ulama berpendapat bahwa kodok itu tidak halal dimakan berdasarkan dalil dan kaidah diatas.

Dari hadits Abdurrahman bin Utsman, As-Syaukani mengatakan, “Hadits ini dalil haramnya memakan katak, setelah kita menerima kaidah, bahwa larang membunuh berkonsekuensi haram untuk dimakan.”

Pada hadits diatas sudah jelaslah bahwa hukum katak adalah haram. Karena Nabi telah melarangnya. Dan hewan yang dilarang dibunuh hukumnya haram. Juga karena orang arab berpendapat bahwa katak adalah hewan menjijikan dan buruk. Allah berfirman:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ

“Dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.” (QS. Al-Araf: 157)

Dari ayat diatas sudah jelaslah segala sesuatu yang buruk itu haram hukumnya. Tidak terkecuali katak, hewan amphibi ini memiliki kulit yang berlendir sehingga terkesan menjijikan.

Dalam riwayat lain, dari Sahl bin Sa’d As-Sa’idi berkata,

أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خمسة: “النملة، والنحلة، والضفدع والصرد والهدهد

“Bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam melarang membunuh 5 hal: semut, lebah, katak, burung suradi, dan burung hud-hud.” (HR. Al-Baihaqi)

Sebagian ulama menetapkan kaidah: “Setiap binatang yang dilarang untuk dibunuh maka haram untuk dikonsumsi.” Karena tidak ad acara yang sesuai syariat untuk memakan binatang kecuali dengan menyembelihnya. Sementara kita tidak mungkin menyembelih yang dilarang untuk dibunuh.

Dalam kitab Mughnil Muhtaj pun disebutkan, bahwa hewan yang hidup di dua alam adalah haram kecuali katak. Pelarangannya adalah dibenarkan dengan hadits yang diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah bersabda: “Janganlah kalian membunuh katak, sungguh suaranya adalah tasbih.” (Diriwayatkan Abdur-Razaq)

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesi, pada tanggal 12 November 1984 M telah memutuskan dalam sidangnya:

1.      Membenarkan adanya pendapat jumhur Ulama tentang tidak halalnya memakan daging kodok, dan membenarkan adanya pendapat Imam Maliki tentang halalnya daging kodok tersebut.

2.      Membudidayakan kodok hanya untuk diambil manfaatnya, tidak untuk dimakan. Tidak bertentang dengan ajaran Islam.

Dari pemaparan diatas, jelas tentang hukum memakan katak tidak boleh. Jumhur ulama telah bersepakat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Dan MUI pun mengharamkannya walaupun ada ulama yang membolehkannya.Wallahu’alam.

Refrensi:

Nailul Author, Imam Syaukani, 8/200

Aunul Ma’bud, Abu Daud, 10/252

Mughnil Muhtaj, Asy-Syarbini, 4/400

Fiqih Kuliner, Ahmad Sarwat, Lc., 47

Fatwa memakan dan membudidayakan kodok.pdf